Profil Biografi Prabowo Subianto Calon Presiden 2014 - Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto Djojohadikusumo (lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia. Seorang mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Mayor Jenderal, dari bulan Desember 1995 hingga Maret 1998, dan kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Namun, baru dua bulan menjabat, ia diberhentikan pada bulan Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie.
Foto Prabowo Subianto
Kehidupan pribadi
Prabowo adalah putra dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo (yang merupakan begawan ekonomi Indonesia) dan Dora Marie Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Dora Soemitro. Ia juga merupakan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal sebagai seorang pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasuk Kanada, Russia dan Indonesia.
Prabowo adalah keturunan dari Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama. Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.
Anak Prabowo Subianto
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.
Karier militer
Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer Magelang. Ia lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat ini.
Operasi di Timor Timur
Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.
Pada akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo. Informasi mengenai keberadaan Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan.
Di Kopassus
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.
Penyelamatan Mapenduma
Salah satu pencapaian Prabowo saat menjadi pimpinan Kopassus adalah Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Saat itu, 12 peneliti disekap oleh Organisasi Papua Merdeka. Pada gambar ini, Prabowo menyalami salah satu peneliti yang berhasil dibebaskan.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman. Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.
Pengibaran bendera di Puncak Everest
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto. Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.
Pengamanan 1998
Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu, Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau . Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting.
Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas . Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.
Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain. Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965, yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting , berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudet-kudeta lainnya.
Jabatan Militer
Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[16]
| Tahun | Jabatan |
|---|---|
| 1976 | Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha |
| 1977 | Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha |
| 1983-1985 | Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus |
| 1985-1987 | Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad |
| 1987-1991 | Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad |
| 1991-1993 | Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad |
| 1993-1994 | Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus |
| 1994 | Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus |
| 1995-1996 | Komandan Komando Pasukan Khusus |
| 1996-1998 | Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus |
| 1998 | Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat |
| 1998 | Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI |
Karier politik
Pemilu 2004Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.
Pendirian Partai Gerindra
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerindra
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.
Pemilu 2009
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2009
- Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
- Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
- Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
- Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
- Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres
Pemilu 2014
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat
Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan suberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. Prabowo juga berjanji akan memberikan satu miliar kepada setiap desa di Indonesia bila ia terpilih sebagai presiden.
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya,[49] tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Selain itu, semenjak popularitas Joko Widodo melejit pada tahun 2012, hasil survei konsisten menempatkan Prabowo di posisi kedua setelah Jokowi
Di pemilihan legislatif, akhirnya Gerindra meraih posisi ketiga, hanya sedikit selisih suara dibanding PDIP dan Golkar, yaitu 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan Quick Count Kompas hingga 9 April 2014.
Dukungan kepada Kepala Daerah Populer
Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Gerindra secara mengejutkan mampu meloloskan dua kepala daerah populer, yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung. Keduanya diberi kebebasan besar untuk menjalankan tugasnya. Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak menjadi alat politik Gerindra karena telah diberitahu bahwa ia diwakafkan bagi Jakarta. Namun ia sempat hadir di kampanye Gelora Bung Karno.
Gelar kehormatan
Marga Lumban Tobing
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center, Medan.
Gelar adat Tongkonan
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao, Toraja Utara. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga setempat.
Kegiatan filantropis
Menyekolahkan dan merekrut lulusan luar negeri
Prabowo dikenal senang menyekolahkan talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawari posisi tinggi kepada mereka yang telah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang bersekolah ke Jepang atas biaya Kementrian Pertahanan, namun ditolak saat melamar masuk ke TNI Angkatan Laut. Ia mengajak Sudaryono bergabung dan mendapat posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir mendapat karier politik di Australia, namun diminta bergabung dengan Gerindra.
Kontroversi Pembebasan Wilfrida Soik
Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur menilai, Prabowo berperan besar dalam pembebasan Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida adalah buruh asal Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan secara ilegal. Wilfrida didakwa hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah meminta Prabowo Subianto tidak mengklaim bebasnya Wilfrida Soik karena hasil kerjanya sendiri. Menurut dia, bebasnya buruh migran Indonesia di Malaysia itu dari ancaman hukuman mati merupakan hasil kerja banyak pihak. Migrant Care dan pemerintah melalui KBRI Malaysia telah mengawal kasus Wilfrida Soik sejak empat tahun. Menurutnya, Migrant Care tak pernah absen untuk menemani Wilfrida dalam sidang sejak 2010. Mereka pun mendorong agar KBRI menyiapkan pengacara dan penerjemah untuk TKI asal Atambua itu. Mereka berupaya meyakinkan bahwa Wilfrida masih tergolong anak-anak saat peristiwa pembunuhan terjadi dan merupakan korban perdagangan manusia. Sedangkan Prabowo, menurut Anis, baru ikut membantu belakangan dengan mengirim advokat Muhammad Shafee Abdullah untuk mendampingi sidang Wilfrida, sehingga menambah jumlah pengacara yang sudah disediakan KBRI.
Citra personal
Seperti calon presiden lainnya, Prabowo memiliki tampilan unik yang mudah dikenali dengan baju warna khaki dengan banyak kantong . Ini membuat ia dianggap mengingatkan masyarakat kepada sosok Sukarno dan Syahrir. Ia sendiri menyatakan menyukai setelan ini karena alasan kepraktisan. Prabowo mulai sering mengenakannya saat berpasangan dengan Megawati di Pilpres 2009.
Selain pakaian khaki, ia juga sangat dikenal akibat kampanyenya di Gelora Bung Karno yang menggunakan kuda. Penampilannya ini membuat ia banyak dibahas di media sosial.
Kontroversi
Manuver saat Orde Baru
Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya dianggap mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an.Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya. Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengudang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto. Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.
Konflik dengan LB Moerdani
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia. Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Datasaemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan memerintahkan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.
Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa[rujukan?] . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru[rujukan?] , pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.
Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988 , beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto . Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jendral Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.
Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta . Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kkhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur. Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.
Kontroversi selama periode 1997-1998
Penculikan aktivis Penculikan aktivis 1997/1998
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Prabowo hanya mengakui menculik 9 orang aktivis pada saat itu, yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya, ia tidak tahu-menahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustrilanang, yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra.
Sementara saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini. Namun demikian, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut. Pengakuan mengejutkan datang dari Kivlan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo. Ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan, dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kivlan Zen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perbutan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini, namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kivlan Zen. Secara resmi pernyataan Kivlan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Cina
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat bangsa". Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun" dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto". Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.[94][95][96] Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan.[97] Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.
Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.
Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.
Isu kudeta
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J. Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden B.J. Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Ia mendapat status kewarganegaraan dari Abdullah II. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.
Profil Biografi Prabowo Subianto Calon Presiden 2014
0 comments:
Post a Comment